Kocek pemakai bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mau tak mau harus merogoh lebih dalam. PT Pertamina kembali menaikkan harga pertamax mulai Rabu (20/4/2011). Pertamina menerapkan kenaikan harga jual pertamax, bio pertamax, dan pertamax plus sebesar Rp 100 per liter.
“Saya mendapat informasi kenaikan harga secara mendadak semalam,” kata Ketua Bidang SPBU DPP Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Eko Wuryanto, Rabu (20/4/2011).
Menurutnya, harga pertamax dan bio pertamax untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya (UPms III) yang semula Rp 8.600 naik menjadi Rp 8.700 per liter. Sementara, harga pertamax plus dari Rp 9.050 menjadi Rp 9.150 liter.
Dia mengungkapkan, kenaikan harga BBM nonsubsidi ini terkait dengan melambungnya harga minyak dunia, dari 105 dollar AS hingga 107 dollar AS per barrel menjadi 109 dollar AS hingga 111 dollar AS per barrel.
Atas kenaikan harga tersebut, Eko menengarai, penjualan BBM nonsubsidi akan melorot. "Kalau dipukul rata, penjualan pertamax turun sekitar 20-40 persen,” imbuhnya.
Sementara itu, VP Corporate Communications PT Pertamina Mochamad Harun saat dikonfirmasi Kompas.com membenarkan adanya kenaikan harga BBM nonsubsidi terhitung mulai hari ini. "Itu karena harga rata-rata minyak naik. Nanti kalau harga rata-rata turun, akan turun kembali," tegasnya.
Untuk diketahui saja, pada 15 April 2011, harga BBM nonsubsidi yang dirilis Pertamina tidak mengalami perubahan alias sama dengan harga 1 April 2001.
Senin, 25 April 2011
Jumat, 08 April 2011
Perusahaan Cantumkan Gaji lebih Rendah
Dari 120.000 perusahaan yang mengikutsertakan karyawannya sebagai peserta program Jamsostek, hanya setengahnya yang jujur menyebutkan gaji karyawan mereka. Sekitar 60.000 perusahaan mencatatkan gaji karyawan dalam jumlah yang lebih rendah sehingga iurannya lebih kecil.
Sinyalemen itu diungkapkan Direktur Utama PT Jamsostek Hotbonar Sinaga kepada wartawan seusai menandatangani kerja sama co-branding dengan Direktur Utama BNI Gatot M Suwondo di Jakarta, Kamis (31/3/2011). ”Kalau gaji dilaporkan lebih kecil, iuran jadi lebih sedikit. Jamsostek dan dana pensiun yang diterima karyawan nantinya jadi lebih kecil,” kata Hotbonar.
Saat ini, iuran peserta Jamsostek per tahun sekitar Rp 15 triliun. Total dana kelola PT Jamsostek sebesar Rp 102,629 triliun. Peserta Jamsostek aktif mencapai 9,34 juta orang dan 22,4 juta peserta nonaktif.
Sementara itu, kebuntuan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) antara pemerintah dan DPR akan ditengahi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Langkah ini diharapkan akan memuluskan jalan bagi pemerintah dalam membentuk BPJS.
”DPR sudah menemui jalan buntu, tinggal apakah perlu direvisi undang-undangnya atau mungkin perlu Perppu. Itu sedang kami bahas,” ujar Menteri Sosial Salim Segaf Al’Jufrie di Jakarta, Kamis, seusai bertemu dengan Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo. Pertemuan ini digelar untuk mencari jalan keluar pembahasan BPJS.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menyatakan ketidaksepahaman antara pemerintah dan DPR terkait dua hal dalam RUU BPJS.
Sinyalemen itu diungkapkan Direktur Utama PT Jamsostek Hotbonar Sinaga kepada wartawan seusai menandatangani kerja sama co-branding dengan Direktur Utama BNI Gatot M Suwondo di Jakarta, Kamis (31/3/2011). ”Kalau gaji dilaporkan lebih kecil, iuran jadi lebih sedikit. Jamsostek dan dana pensiun yang diterima karyawan nantinya jadi lebih kecil,” kata Hotbonar.
Saat ini, iuran peserta Jamsostek per tahun sekitar Rp 15 triliun. Total dana kelola PT Jamsostek sebesar Rp 102,629 triliun. Peserta Jamsostek aktif mencapai 9,34 juta orang dan 22,4 juta peserta nonaktif.
Sementara itu, kebuntuan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) antara pemerintah dan DPR akan ditengahi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Langkah ini diharapkan akan memuluskan jalan bagi pemerintah dalam membentuk BPJS.
”DPR sudah menemui jalan buntu, tinggal apakah perlu direvisi undang-undangnya atau mungkin perlu Perppu. Itu sedang kami bahas,” ujar Menteri Sosial Salim Segaf Al’Jufrie di Jakarta, Kamis, seusai bertemu dengan Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo. Pertemuan ini digelar untuk mencari jalan keluar pembahasan BPJS.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menyatakan ketidaksepahaman antara pemerintah dan DPR terkait dua hal dalam RUU BPJS.
BUMN Berpendapatan Tertinggi 2010
Menteri BUMN Mustafa Abubakar membeberkan 26 perusahaan BUMN yang mencapai pendapatan tertinggi sepanjang 2010.
Pada ranking teratas diraih PT Pertamina (Persero) sebesar Rp 448,8 triliun. Disusul PLN Rp 163,7 triliun, Telkom Rp 68,62 triliun, BRI Rp 50,1 triliun, dan Bank Mandiri Rp 43,8 triliun.
BUMN yang disebut di atas merupakan lima BUMN teratas memperoleh pendapatan tahun lalu.
"Ini semua adalah BUMN dengan pendapatannya 26 BUMN teratas," kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (4/4/2011).
Secara umum, ke-26 perusahaan BUMN ini memiliki andil 90,4 persen terhadap pendapatan BUMN tahun lalu. "Dari segi laba bersih 92,8 persen dan dari segi aset 92,5 persen," kata Mustafa.
"Ini adalah 26 perusahaan BUMN dari sekitar 141 perusahaan BUMN. "BUMN lainnya bukannya tidak penting, ada fungsi kepeloporan, agen development, pemerataan, PSO di situ. Semua penting, cuma volume kegiatannya tidak seperti yang 26 BUMN ini," kata Mustafa.
Berikut 26 perusahaan BUMN lainya yang mempunyai pendapatan terbesar: Pusri, BNI, Bulog, PGN, Garuda Indonesia, Krakatau Steel, Semen Gresik, Jamsostek, Taspen, Antam, Timah, Bukit Asam, Askes, BTN, PPA, Wijaya Karya, Adhikarya, PTPN III, PTPN IV, Perum Pegadaian, KA Indonesia.
Pada ranking teratas diraih PT Pertamina (Persero) sebesar Rp 448,8 triliun. Disusul PLN Rp 163,7 triliun, Telkom Rp 68,62 triliun, BRI Rp 50,1 triliun, dan Bank Mandiri Rp 43,8 triliun.
BUMN yang disebut di atas merupakan lima BUMN teratas memperoleh pendapatan tahun lalu.
"Ini semua adalah BUMN dengan pendapatannya 26 BUMN teratas," kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (4/4/2011).
Secara umum, ke-26 perusahaan BUMN ini memiliki andil 90,4 persen terhadap pendapatan BUMN tahun lalu. "Dari segi laba bersih 92,8 persen dan dari segi aset 92,5 persen," kata Mustafa.
"Ini adalah 26 perusahaan BUMN dari sekitar 141 perusahaan BUMN. "BUMN lainnya bukannya tidak penting, ada fungsi kepeloporan, agen development, pemerataan, PSO di situ. Semua penting, cuma volume kegiatannya tidak seperti yang 26 BUMN ini," kata Mustafa.
Berikut 26 perusahaan BUMN lainya yang mempunyai pendapatan terbesar: Pusri, BNI, Bulog, PGN, Garuda Indonesia, Krakatau Steel, Semen Gresik, Jamsostek, Taspen, Antam, Timah, Bukit Asam, Askes, BTN, PPA, Wijaya Karya, Adhikarya, PTPN III, PTPN IV, Perum Pegadaian, KA Indonesia.
Langganan:
Postingan (Atom)